INVOLUSI KEBERPIHAKAN PADA PETANI

Oleh : Muhammad Sholihin[1]

Harga beras aktualnya terbentuk dari kekuatan pasar (kekuatan demand dan supply), namun kekuatan demand ini tidak selamanya berjalan secara alamiah. Adakalanya harga beras naik diakibatkan oleh Human Error (spekulatif) yang dilakukan oleh pedagang atau orang-orang yang mempunyai kepentingan atas kenaikan harga beras. Dalam kontek ini impor beras yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang responsive terhadap ancaman deficit stok beras nasional. Sebab dalam pengamatan pemerintah harga akan naik secara alamiah jika stok beras relatif kecil dibanding dengan jumlah permintaan.

Disamping itu Factor yang siknifikan mempengaruhi harga beras ialah factor alamiah, seperti kondisi cuaca, bencana yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi beras yang diusahakan lewat pertanian, kemarau yang panjang minsalnya mengakibatkan petani tidak bisa memproduktifkan sawah tadah hujan. Force Majoure yang mengakibatkan supply beras berkurang akan mengakibatkan harga secara alamiah akan merangkak naik. Sebab depresi supply beras tidak serta merta mendorong depresi demand terhadap beras.

Impor beras pada dasarnya akan mempengaruhi harga beras akibat deficitnya stok beras nasional, kenaikan harga beras secara aktif juga akan menggangu stabilitas makro ekonomi, inflasi akan dipicu oleh kenaikan harga beras. Walaupun inflasi berdampak positif bagi pedagang dan memicu investasi, namun inflasi tidak baik bagi masyarakat kecil, kenaikan harga yang tidak diimbangi kenaikan income hanya akan memicu ikrementasi kemiskinan dan pada akhirnya akan mengancam stabilitas social. Dalam kontek ini Pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi material An Sich, tetapi juga ditentukan oleh stabilitas social.

Secara teoritis Kebijakan Impor beras yang ditetapkan oleh pemerintah secara natural akan menekan harga, jika distribusi beras impor ini ditangani dengan efektife. Sebab secara logic impor beras akan mendorong ikrementasi stok nasional dan pada akhirnya akan didistribusikan kepada masyarakat. Dalam kontek ini impor beras juga berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas beras dan kuantitas permintaan (Demand) terhadap beras.

Harga beras yang merangkak naik sebagaimana yang telah kita jelaskan diatas didorong oleh factor human error dan factor alamiah. Karena itu untuk menjaga kestabilan harga pemerintah bertanggung jawab melakukan impor beras. Deficitnya stok beras aktualnya didorong oleh involusi lahan pertanian yang diakibatkan oleh adanya kecenderungan perubahan struktur social yang didorong oleh involusi kebijakan pemerintah terhadap sector pertanian.

Disinilah letak paradoksnya kebijakan impor beras yang diterapkan oleh pemerintah. Paradoks ini dipahami sebagai keinginan pemerintah menangulangi deficit stok beras, disisi lain pemerintah mengalakan industrialisasi yang barang tentu akan mengakibatkan involusi lahan pertanian.

Penangulangan deficit yang dilakukan oleh pemerintah melalui impor beras aktualnya tidak mewakili keberpihakan terhadap petani. Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengimpor beras akan efektife untuk menekan harga beras yang kian tajam?

Kenaikan harga beras akhir-akhir ini dianulir oleh deficitnya stok beras nasional, akan tetapi kalau kita perhatikan hilangnya beras yang beredar dipasaran, secara actual disebabkab adanya Human Error (penimbunan beras minsalnya) yang ingin diuntungkan oleh kenaikan harga beras. Oleh karena ini pemerintah idealnya melihat secara jeli factor-faktor yang mengakibatkan deficit Stok beras dan tidak lancarnya sirkulasi beras dipasaran dan pengawasan terhadap sirkulasi beras ini perlu ditingkatkan agar kriminalitas ekonomi tidak serta merta terus mengancam kestabilan harga.

Kalau kita perhatikan kebijakan impor ini akan mengkibatkan efek yang positif jika momentum penerapan kebijakan ini didorong oleh kebutuhan yang darurat atau dalam kondisi deficit yang disebabkan oleh Force Majoure (keadaan diluar kekuasaan manusia).

Impor Beras dan Involusi Keberpihakan Pada Petani

Kebijakan impor secara prinsipil berseberangan dengan prinsip kemandirian ekonomi dan swadesi yang dianjurkan oleh Mahatma Gandhi, bahkan lebih ekstrim impor beras merupakan indicator telah terjadinya involusi keberpihakan pada petani yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita hubungkan dengan pertumbuhan ekonomi--pertumbuhan sebuah perekonomian tidak saja diukur berdasarkan aspek materil, akan tetapi aspek non material juga layak dijadikan sebagai indicator dalam menilai pertumbuhan perekonomian. Dalam hal ini Kemandirian ekonomi di bidang pertanian aktualnya jauh lebih penting diperhatikan oleh pemerintah. Karena secara factual penyerapan tenaga kerja lebih banyak disumbangkan oleh sector pertanian.

Dalam kontek diatas kebijakan impor beras yang diterapkan oleh pemerintah aktualnya belum mencapai sasaran yang tepat dalam kebijakan politik ekonomi. Sebab dalam kondisi saat ini ketidak stabilan harga didalam negeri porsinya lebih banyak disebabkan oleh Human Error ketimbang Force Majoure. Kebijakan impor beras baru akan efektif jika deficit Stok didorong oleh Force Majoure. Dan selayak nya sebelum penerapan kebijakan impor beras pemerintah terlebih dahulu melakukan Moral Suation (ajakan moral) serta melaku operasi pasar secara intensif.

Penekanan Impor beras dalam kondisi pertanian yang rapuh hanya akan mengakibatkan dilema baru bagi petani. Dilemma ini terakumulasi dari depresi Pendapatan petani yang didorong oleh tekanan structural dari kebijakan ekonomi pemerintah, sedangkan jaminan akan Marginal Cost produksi beras tidak menampakan titik cerah dari impor beras serta tidak adanya pendapatan subtitusi yang diakibatkan oleh impor beras.

Impor beras akan mematikan kemampuan bahkan organisasi tani untuk mendorong produktifitas disektor pertanian, disamping itu kebijakan impor beras yang diterapkan oleh pemerintah hanya akan memberi peluang peningkatan rente yang didapat dari proses impor beras.

Impor beras dalam kondisi ini sebagai tanda (sign) bagi involusi kebijakan pemerintah yang berorientasi mendorong stabilitas kondisi micro ekonomi dibanding menjaga stabilitas makro ekonomi, jika tidak dicermati lebih proporsional akan mengakibatkan kesenjangan dan gap antara micro ekonomi dan macro ekonomi. Sebab kedua skala ini merupakan dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah.

[1] Anggota Tetap Forum Diskusi Surau Tuo Ar-Rasuly-Padang